Overseasidol.com – Baru-baru ini, menurut laporan berita Yangtse Evening News pemerintah China kembali menerapkan sebuah peraturan baru yang memang sudah dibahas oleh para anggota parlemen disana.
Peraturan tersebut adalah sebuah undang-undang yang melarang warganya untuk memesan makanan terlalu banyak hanya untuk konten di media sosial.
Undang-undang tersebut akhirnya diresmikan oleh Parlemen Tiongkok pada minggu lalu dan harus dipatuhi seluruh masyarakat di negara tersebut.
Menurut salah satu anggota parlemen yang meloloskan peraturan tersebut, karena melihat banyak sekali masyarakat yang menghabiskan uang jutaan hanya demi sebuah konten dengan memakan banyak makanan yang di nilai cukup berlebihan.
Sampai saat ini, peraturan tersebut masih menjadi perdebatan, apakah pemerintah China akan benar-benar melarang warganya untuk memesan banyak makanan hanya demi konten saja.
Selain itu, presiden Tiongkok yaitu Xi JinPing menyebutkan bahwa makanan merupakan sesuatu yang perlu dihargai dan jika ada warganya yang tidak menghabiskan makanan atau makan secara berlebihan maka itu dianggap sebagai ‘masalah serius’.
Selain itu, Xi JinPing menyebutkan bahwa budaya makan makanan banyak akan berdampak pada pemasokan bahan pangan yang semakin berkurang akibat pandemi saat ini dan meminta agar warganya untuk berhemat demi kehidupan mereka di masa depan.
Tidak hanya membuat peraturan mengenai pembelian makanan secara berlebihan, parlemen pun melarang siapa saja untuk membuat sebuah konten yang berbai makan-makan baik itu dalam siaran televisi maupun livetsreaming
Sebelum di sah kan peraturan tersebut, telah banyak peraturan-peraturan daerah yang telah membuat kebijakan serupa, salah satunya berlaku di sebuah restoran yang ada di kota Changsha ibu kota provinsi Hunan di China SelatanTengah yang telah membuat peraturan serupa.
Di restoran tersebut, telah di pasang sebuah alat timbangan di pintu masuk dan telah meminta pegawai nya untuk merekomendasikan beberapa menu sesuai dengan bobot pelanggan.
Dengan adanya kebijakan ini, maka akan berdampak kepada beberapa konten ang biasa aktif dalam menyajikan makanan seperti Douyin dan beberapa platform media lainnya.
Jika ada warganya yang melanggar atau restoran yang melanggar maka akan dikena kan denda sebesar 130 Ribu Yuan atau sekitar 228 Juta Rupiah.
Salah satu contoh nya adalah sebuah toko roti di Kota Nanjing, ibu kota privinsi Jiangsu dimana otoritas setempat telah mengirim sebuah surat peringatan kepada pemilik toko tersebut karena ditemukan sisa makanan yang tidak termakan oleh pelanggan di dalam tempat sampah.
Jika melihat sisi baiknya, pemerintah China mencatat bahwa masalah tersebut adalah masalah yang sangat serius, menurut data pemerintah sekitar 35 juta sisa makanan akan terbuang sia-sia ke tempat sampah.
Pemerintah hanya memperbolehkan pemesanan makanan secara berlebihan hanya untuk sebuah pesta atau event-event tertentu saja.
Hal ini membuat beberapa cnetz memperdebatkan peraturan tersebut karena menganggap bahwa peraturan tersebut bisa saja merugikan mereka sendiri dan pemerintah telah melanggar prinsip dasar Hak Asasi Manusia.
Bagaimana menurut kalian? jika melihat sisi baik nya hal tersbeut sangat lah benar-benar sebuab peraturan yang patut di contoh oleh negara-negara di seluruh dunia namun jika melihat kepada Hak Asasi Manusia memang pemerintah China telah melanggar.
